• Terbaru
• Teraktif

• Minggu, 14/03/2010 18:04 WIB
  Kenaikan TDL Bisa Bikin Rakyat Berhemat
• Minggu, 14/03/2010 17:44 WIB
  PTBA Tunjuk Konsultan Untuk Hitung Ulang Proyek Rel Tanjung Enim
• Minggu, 14/03/2010 16:27 WIB
  RI Harus Genjot Infrastruktur Untuk Dapat 'Investment Grade'
• Minggu, 14/03/2010 15:28 WIB
  TDL Naik, DPR Panggil Menteri ESDM
• Minggu, 14/03/2010 14:15 WIB
  KPPU Larang Direktur dan Komisaris Rangkap Jabatan
• Minggu, 14/03/2010 12:24 WIB
  DPR Dukung Larangan BBM Bersubsidi Untuk Mobil Mewah

Jumat, 07/09/2007 12:14 WIB
Menkeu: Silakan Ambil Sogokan Jika Harga Diri Senilai Amplop
Erna Mardiana - detikFinance

Bandung - Menerima amplop sogokan? Silakan saja diterima jika memang harga diri senilai amplop itu. Begitu jawaban Menkeu Sri Mulyani kepada aparatnya yang melapor mendapat amplop sogokan. "Ada aparat saya yang melaporkan dapat amplop dari wajib pajak. Saya bilang pada dia, kalau harga diri kamu senilai dengan amplop itu, silakan ambil. Artinya, negeri ini sangat murah," ketus Sri Mulyani. Ia menyampaikan hal itu saat meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KPKP) Bandung Karees dan Sumedang, Jalan Ibrahim Adji, Bandung, Jumat (7/9/2007). Sri Mulyani mengaku dirinya tak rela jika memiliki aparat pajak yang miskin, sehingga harus mencari-cari penghasilan lain. "Tapi saya juga tidak rela punya aparat yang income-nya besar sehingga dia terlalu kaya. Aparat saya harus mempunyai strata sosial yang tinggi, dia tidak miskin namun juga tidak terlalu kaya raya. Karena birokrat itu tidak seharusnya miskin," ujar Sri Mulyani disambut tepuk tangan hadirin. Ia berjanji akan menindak tegas karyawannya yang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. "Kami sekarang punya internal compliance, yang akan memberikan punishment jika aparat ternyata melanggar aturan," tegasnya. Sri Mulyani mengakui bahwa banyak pihak yang mengatakan bahwa dirinya dan Dirjen Pajak sedang panik mengejar setoran pajak. Menurutnya, mengejar wajib pajak bukan karena panik tapi untuk melaksanakan tugas. "Kami bukan panik, kami hanya menjalankan tugas. Saya serius, bukan kita mau memeras kalian, tapi pajak adalah kewajiban kita semua, baik saya sebagai pejabat atau Anda," ketusnya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa di tahun 2007, Depkeu akan membentuk 159 KPP Pratama di seluruh Indonesia dan ditambah menjadi 129 KPP Pratama pada tahun 2008. "Saya ingin KPP semua modern tahun depan. Saya tidak mau satu daerah dengan daerah lain itu dibeda-bedakan, yang satu modern, yang satu tidak," pungkasnya. (qom/ir)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Sri Mulyani Siap Kejar Penyogok Pajak Hingga ke Liang Kubur
• Wajib Pajak Naik 5X Lipat, Tapi Kok Tax Ratio Enggak
• Pemerintah Godok Pembebasan Pajak R&D Perusahaan