Forum Finance
- Adakan Thread untuk Onlin... jadulan
- Menteri Ekonomi Impian an... Shiyi lang
- Kinerja Ekonomi SBY... Shiyi lang
- Indonesia akan jadi kekua... Internesta Azzuro Champio
- BBM gak perlu naik tp sem... silentwatcher
- cara radikal mengangkat n... pudjo26
Berita Lain
- Sabtu, 17/05/2008 11:15 WIB
Hemat BBM di Jabodetabek Ditargetkan 5 Juta Kiloliter
- Sabtu, 17/05/2008 11:08 WIB
Suzuki Luncurkan Versi SX4 CKD - Sabtu, 17/05/2008 11:07 WIB
Pemerintah Siap Ajukan Perubahan APBN 2008 Lagi - Jumat, 16/05/2008 20:13 WIB
Pramono: Indonesia Gagap dengan Persoalan Seremonial - Jumat, 16/05/2008 19:13 WIB
Penjualan Udang CP Prima Capai Rp 2,395 Triliun - Jumat, 16/05/2008 18:22 WIB
Jaya Konstruksi Bagi Dividen Rp 8,5 Per Lembar
Indeks Berita
Jumat, 09/05/2008 17:41 WIB
KPK: Banyak Pemda Berjiwa Kompeni, Menarik Pajak Besar
Ramadhian Fadillah - detikFinance
Jakarta - KPK menggelar pertemuan dengan sejumlah praktisi perekonomian dan Bupati Sragen terkait program reformasi birokrasi guna melancarkan arus investasi ke daerah. KPK menilai saat ini Pemerintah Daerah cenderung menghambat masuknya investasi dengan berbagai Perda dan retribusi.
"Pemerintah daerah masih banyak yang berjiwa kompeni, menarik pajak sebesar-besarnya dari rakyat," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar saat menggelar jumpa pers di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna said, Jakarta Selatan. Jumat (9/5/2008).
Dalam pertemuan tersebut para pengusaha mengadu bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah retribusi untuk melanggengkan usahanya.
"Masa kami harus bayar retribusi juga untuk meletakan pemadam kebakaran dan kalau kami minta pegawai yang lembur itu juga dimintai retribusi juga," keluh Ketua APINDO, Djimanto di tempat yang sama.
Saat ini KPK menilai program one stop service di Sragen patut dijadikan contoh. Di Sragen untuk mengurus izin usaha cukup dilakukan lewat satu pintu, dimana aturan dan biayanya sudah jelas. cara itu terbukti mampu mendatangjkan invesatasi.
"Kami mencoba melakukan efesiensi dan efektifitas, hal itu terbukti mampu mengundang investor walaupun sragen itu kan daerah yang terpencil," jelas Bupati Sragen Untung Wiyono.
Sebagai tindak lanjut, KPK berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan seluruh Kepala daerah Tingkat I dan II untuk membahas reformasi birokrasi guna menggalakan investor.
"Kita akan lihat perubahan apa yang perlu dilakukan di masing-masing daerah," ungkap Haryono. ( rdf / qom )
KPK: Banyak Pemda Berjiwa Kompeni, Menarik Pajak Besar
Ramadhian Fadillah - detikFinance
Jakarta - KPK menggelar pertemuan dengan sejumlah praktisi perekonomian dan Bupati Sragen terkait program reformasi birokrasi guna melancarkan arus investasi ke daerah. KPK menilai saat ini Pemerintah Daerah cenderung menghambat masuknya investasi dengan berbagai Perda dan retribusi.
"Pemerintah daerah masih banyak yang berjiwa kompeni, menarik pajak sebesar-besarnya dari rakyat," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar saat menggelar jumpa pers di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna said, Jakarta Selatan. Jumat (9/5/2008).
Dalam pertemuan tersebut para pengusaha mengadu bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah retribusi untuk melanggengkan usahanya.
"Masa kami harus bayar retribusi juga untuk meletakan pemadam kebakaran dan kalau kami minta pegawai yang lembur itu juga dimintai retribusi juga," keluh Ketua APINDO, Djimanto di tempat yang sama.
Saat ini KPK menilai program one stop service di Sragen patut dijadikan contoh. Di Sragen untuk mengurus izin usaha cukup dilakukan lewat satu pintu, dimana aturan dan biayanya sudah jelas. cara itu terbukti mampu mendatangjkan invesatasi.
"Kami mencoba melakukan efesiensi dan efektifitas, hal itu terbukti mampu mengundang investor walaupun sragen itu kan daerah yang terpencil," jelas Bupati Sragen Untung Wiyono.
Sebagai tindak lanjut, KPK berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan seluruh Kepala daerah Tingkat I dan II untuk membahas reformasi birokrasi guna menggalakan investor.
"Kita akan lihat perubahan apa yang perlu dilakukan di masing-masing daerah," ungkap Haryono. ( rdf / qom )
Baca juga:
