• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 18/03/2010 18:34 WIB
  Nestle Tetap Beli Sebagian CPO dari Indonesia
• Kamis, 18/03/2010 18:24 WIB
  Krisis Eropa Jadi Peluang Masuknya Modal Asing ke RI
• Kamis, 18/03/2010 17:15 WIB
  Petani Sawit Geram Pemutusan Kontrak CPO Terulang
• Kamis, 18/03/2010 17:01 WIB
  Kenaikan Tarif Listrik Bisa Dorong Inflasi
• Kamis, 18/03/2010 16:34 WIB
  Pemerintah Isyaratkan Perpanjang Jabatan Emirsyah Satar di Garuda
• Kamis, 18/03/2010 16:10 WIB
  Kontrak Diputus Nestle, Sinar Mas Kehilangan Pasar 4.000 Ton CPO

Senin, 22/08/2005 15:54 WIB
Purnomo Minta Masalah Blok Cepu Selesai Sebelum 25 September
Niken Widya Yunita - detikFinance

Jakarta - Pemerintah menargetkan sengketa masalah persentase participating interest (PI) di Blok Cepu antara Pertamina, ExxonMobil dan BUMD dapat selesai sebelum 25 September. "Kalau kita sih hitung-hitungannya sebelum 25 September kita minta bisa selesai," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/8/2005). Berkaitan dengan itu, Purnomo mengaku pemerintah dalam waktu dekat akan meminta penjelasan Dirut Pertamina, khususnya tentang pola bagi hasil. Dalam RUPS Pertamina, Pertamina mendapat PI 55 persen, sedangkan Exxon 45 persen. Padahal keputusan pemerintah yang tertuang dalam nota kesepahaman adalah 45 persen untuk Pertamina, 45 persen untuk Exxon dan 10 persen untuk BUMD. "Itu yang saya minta klarifikasi. Kita minta kejelasan dalam proses kontrak nanti," katanya. Sebelumnya, Dirut Pertamina Widya Purnama mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan hak operasi dan menjadi single majority di Blok Cepu. Hal tersebut berarti Pertamina memegang PI sebesar 55 persen, sementara voting right untuk daerah sebesar 10 persen adalah milik Pertamina. Alasannya, Blok Cepu berada di wilayah Pertamina. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa nantinya pemda yang meminta hak ke Pertamina, sementara yang teken kontrak adalah Pertamina dan Exxon. Pertamina mengklaim keputusan tersebut sudah sesuai dengan hasil RUPS Pertamina tentang status perundingan Blok Cepu. Dalam RUPS itu disepakati PI 55:45 antara anak perusahaan Pertamina dan BUMD, dengan Mobil Cepu Limited (MCL) dan Ampolex sebagai dasar perubahan kontrak Blok Cepu dengan MCL dan Ampolex. Namun juru bicara Tim Perundingan Rizal Mallarangeng menolak dengan tegas keinginan Dirut Pertamina tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani sebelumnya. (qom/)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Kuasa Pertambangan Akui Belum Terima Hasil RUPS Soal Cepu
• Pemerintah Tolak Keinginan Pertamina Kuasai Blok Cepu
• Purnomo: Hasil Kesepakatan Blok Cepu Masih Perlu Diteliti