• Terbaru
• Teraktif

• Selasa, 02/12/2008 16:53 WIB
  Industri Furnitur Gagal Ekspor US$ 150 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:59 WIB
  Qatar dan Eropa Berminat Danai Investasi PLN dalam 10 Tahun
• Selasa, 02/12/2008 15:57 WIB
  Industri Furniture Diusulkan Dapat Penghapusan PPN
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  Jepang Beri BPS Hibah US$ 1 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  PLN Minta Tarif Regional Diterapkan di Seluruh Indonesia
• Selasa, 02/12/2008 14:36 WIB
  ICP Anjlok ke US$ 46,3/Barel

Selasa, 04/12/2007 08:47 WIB
RI Tolak Penghapusan Subsidi Perikanan WTO
Alih Istik Wahyuni - detikFinance


Jakarta - Indonesia menolak keharusan menghapus subsidi perikanan yang ditetapkan WTO. Hal itu bisa menurunkan daya saing sektor perikanan Indonesia.
 
Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disela-sela raker dengan Komisi VI di gedung MPR, Jakarta, Senin (3/12/2007) petang.
 
"Saya rasa harusnya kita menolak. Itu kan bisa menurunkan daya saing perikanan kita," katanya.
 
Pekan lalu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan draft yang meminta 151 anggotanya untuk menghapus subsidi bagi industri perikanan.
 
Penghapusan subsidi yang diminta WTO antara lain mencakup subsidi dalam kepindahan kepemilikan, pembangunan atau perbaikan kapal-kapal ikan. Selain itu, subsidi dalam biaya operasi seperti perizinan atau pembelian bahan bakar juga diminta untuk dihapuskan. Bentuk subsidi lainnya yang juga harus dihapuskan adalah subsidi untuk infrastruktur pelabuhan.
 
Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 9 Tahun 2006, memberikan subsidi BBM kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan. Subsidi yang diberikan kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan adalah untuk kapal berbobot 30 gross ton (GT), dengan jumlah BBM sebanyak 25 kilo liter (KL) per bulan.
 (lih/qom)

Baca juga :

• WTO Minta Subsidi Industri Perikanan Dihapus
• Bea Masuk Produk Laut Dibebaskan
• SBY Ikut Frustrasi Terhadap WTO

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518