• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 04/12/2008 19:02 WIB
  ADB Kucurkan US$ 350 Juta untuk Reformasi Birokrasi
• Kamis, 04/12/2008 17:39 WIB
  Pemerintah Yakin DPR Segera Sahkan Perpu Krisis
• Kamis, 04/12/2008 17:20 WIB
  Bajaj Perluas Pabrik di Cikarang US$ 60 Juta Medio 2009
• Kamis, 04/12/2008 17:15 WIB
  PPN Minyak Goreng Curah Kemasan Ditanggung Pemerintah
• Kamis, 04/12/2008 16:44 WIB
  Pelabuhan Dumai Terancam Diblokir 15 Desember
• Kamis, 04/12/2008 15:31 WIB
  LNG Energi Utama Mengaku Dirugikan Mitsubishi US$ 709 Juta

Senin, 05/05/2008 14:29 WIB
Pemerintah Jauhkan Opsi Rescheduling Utang
Wahyu Daniel - detikFinance


Jakarta - Pemerintah tidak akan memilih opsi penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negerinya terkait dengan tingginya beban anggaran di tahun ini.
 
Hal ini disampaikan oleh Sesmenneg PPN/Bappenas Syahrial Loetan usai membuka pertemuan Pra-Musrenbangnas 2008 di Kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/4/2008).
 
"Pendapat pribadi saya kalau untuk (jadwal ulang pembayaran) utang luar negeri kayaknya bukan policy yang begitu baik untuk kita adopsi sekarang. Kenapa, karena kita sudah masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah, income per kapita kita kan sekitar US$ 2.000 dan memang belum tinggi sekali, yang kedua rating kita di berbagai lembaga internasional kita sudah cukup baik sampai sekarang," tuturnya.
 
Pemerintah juga takut kalau mengambil keputusan penjadwalan ulang utang luar negeri akan menurunkan rating Indonesia.

"Dan menurut saya pasti ini tidak akan baik untuk iklim bisnis dan kalau iklim bisnis tidak baik maka investor tidak mau masuk, kalau tidak mau masuk yang akan terkendala lagi ya masalah tenaga kerja. Dan saya rasa selama kita bisa mengubah perilaku kita dengan berhemat, ya kita belanja yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu tidak usah dibelanjakan," paparnya.
 
Di tempat yang sama, pengamat ekonomi Aviliani mengatakan rescheduling utang luar negeri pemerintah baru bisa dilakukan dalam jangka panjang.
 
"Karena itu butuh waktu. Orang itu sudah menunggu Juni ini, Smart Card saja baru September dilaksanakan kan? Orang itu sudah melihat beban untuk 2008 terlalu tinggi. Jadi kalau tidak dlakukan sekarang, naik atau tidaknya (harga BBM), orang bingung, rescheduling bisa untuk 2009 sangat mungkin," tuturnya.
(dnl/ir)

Baca juga :

• Triwulan I-2008
  Laju Ekonomi RI Melambat
• Indonesia Belum Siap Terapkan Hedging Harga Minyak
• Hemat Rp 101 T, Pemerintah Diusulkan Hedging Harga Minyak

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518