• Terbaru
• Teraktif

• Selasa, 02/12/2008 16:53 WIB
  Industri Furnitur Gagal Ekspor US$ 150 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:59 WIB
  Qatar dan Eropa Berminat Danai Investasi PLN dalam 10 Tahun
• Selasa, 02/12/2008 15:57 WIB
  Industri Furniture Diusulkan Dapat Penghapusan PPN
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  Jepang Beri BPS Hibah US$ 1 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  PLN Minta Tarif Regional Diterapkan di Seluruh Indonesia
• Selasa, 02/12/2008 14:36 WIB
  ICP Anjlok ke US$ 46,3/Barel

Kamis, 08/05/2008 10:30 WIB
BPS akan Survei Rumah Tangga Miskin Penerima BLT
Dadan Kuswaraharja - detikFinance


Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali dipercaya pemerintah untuk melakukan pendataan rumah tangga miskin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid kedua yang akan diberikan tahun ini.

Tidak menutup kemungkinan keluarga miskin mendapat dana BLT yang lebih besar dari penerima BLT tahun 2005.

Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Ali Rosidi ketika dihubungi detikFinance, Kamis (8/5/2008).

"Kita antisipasi itu berapa penambahan (rumah tangga miskin), kita nanti akan melakukan update dengan survei," ujarnya.

Untuk melakukan survei itu, BPS akan mengumpulkan semua Kepala BPS Daerah di Jakarta hari Sabtu 10 Mei guna melaksanakan rapat persiapan teknis. "Kita nanti akan menentukan survei setelah rapat teknis itu," ujarnya.

Mengenai kebutuhan dana untuk suvei, Ali mengaku belum mengetahui berapa perkiraan kebutuhan survei keluarga miskin tahun ini. Pada survei keluarga miskin penerima BLT tahun 2005, BPS membutuhkan sekitar Rp 50 miliar.

Pada BLT yang pertama, pemerintah memberikan sekitar Rp 100.000 per bulan untuk masing-masing kepala keluarga. BLT ini dibayarkan setiap 3 bulan.

Ada kekhawatiran BLT ini tidak akan mampu mencukupi kebutuhan keluarga miskin dengan meningkatnya harga komoditas pangan dan energi. Menanggapi hal itu Ali mengatakan penambahan dana BLT juga bisa saja dilakukan.

"Itu juga termasuk kemungkinan, membagikan uang Rp 100.000 itu tidak mudah ya, harus disiapkan aspek teknisnya, amplopnya juga kan harus disiapkan," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, persiapan untuk BLT diperkirakan memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Setelah BLT rampung, kenaikan harga BBM baru akan dilaksanakan.

Menurut Menkeu, pemerintah membutuhkan Rp 2 triliun per bulannya untuk pencairan BLT bagi 19,1 juta rumah tangga miskin. Dengan demikian jika BLT ini dimulai pada bulan Juni-Desember 2008, pemerintah harus menyiapkan dana Rp 14 triliun. Jumlah tersebut tersebut berarti kurang dari separuh dari subsisi BBM yang bisa dihemat jika harga BBM dinaikkan 30%.
(ddn/qom)

Baca juga :

• Angka Pengangguran Bertambah 16,92% Jika BBM Naik 30%
• Menperin Yakin Penjualan Otomotif Aman Meski BBM Naik
• UKM Cepat Adaptasi Kenaikan BBM

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518