• Terbaru
• Teraktif

• Selasa, 02/12/2008 16:53 WIB
  Industri Furnitur Gagal Ekspor US$ 150 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:59 WIB
  Qatar dan Eropa Berminat Danai Investasi PLN dalam 10 Tahun
• Selasa, 02/12/2008 15:57 WIB
  Industri Furniture Diusulkan Dapat Penghapusan PPN
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  Jepang Beri BPS Hibah US$ 1 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  PLN Minta Tarif Regional Diterapkan di Seluruh Indonesia
• Selasa, 02/12/2008 14:36 WIB
  ICP Anjlok ke US$ 46,3/Barel

Kamis, 08/05/2008 17:35 WIB
Target Penghematan Smart Card dan Kartu Kendali Dipangkas
Alih Istik Wahyuni - detikFinance


Jakarta - Program penghematan BBM seperti smart card dan kartu kendali akan tetap dilakukan meski nantinya harga BBM dinaikkan. Hanya saja, target penghematannya dipangkas hanya menjadi 25% dari target setahun.
 
Namun menurut Menteri ESDM, karena persiapannya membutuhkan waktu, pemberlakuan smart card baru akan dilakukan beberapa bulan lagi. Menurutnya, proses tender smart card diperkirakan butuh 45 hari, sementara pengadaannya sekitar 80 hari.
 
"Kita tetap lakukan dengan tender, tapi kita usahakan dengan cepat," katanya di kantor Departemen ESDM, Jakarta, Rabu (8/5/2008).

Dengan demikian, jika seluruh proses lancar dilakukan, membutuhkan waktu 125 hari atau sekitar 4 bulan. Jika bulan ini proses sudah mulai dilakukan, maka program smart card bisa diterapkan September 2008.
 
Jika diberlakukan pada September 2008, tentu perhitungannya penghematannya berbeda dengan pemberlakuan selama setahun.
 
"Menkeu sudah membuat perhitungan yang konservatif, tahun ini hanya 25% dari target setahun. Itu konservatif, tapi kita dalam pelaksanaannya tentu tidak konservatif," tambah Purnomo.
 
Menurut Purnomo, smart card dan kartu kendali merupakan solusi untuk jangka menengah dan panjang. Sementara kenaikan harga BBM adalah solusi menghadapi gejolak minyak untuk jangka pendek.
 
"Jadi, untuk mendapatkan implikasi yang terasa dalam jangka waktu pendek, dengan kenaikan harga BBM," katanya.
 
Ia menambahkan, pilihan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya sudah tercantum dalam UU APBNP 2008 pasal 14. Disana disebutkan, jika harga minyak diatas US$ 100 per barel, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan APBN.
 
"Apakah itu dengan penghematan BBM atau kenaikan harga, itu bisa dilakukan. Itu yang kita pegang," tegasnya.


(lih/qom)

Baca juga :

• Kenaikan Harga BBM Sekaligus
• BBM Naik, Inflasi Lebih dari 11%
• BPS akan Survei Rumah Tangga Miskin Penerima BLT

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518