Forum Finance
- [Berita] Pertumbuhan Ekon... yudhasatriaw
- pelecehan terhadap umat i... bengak
- Berapa Bea Masuk/Pajak Pa... Wanoja
- Indonesia akan jadi kekua... Internesta Azzuro Champio
- BBM gak perlu naik tp sem... silentwatcher
- cara radikal mengangkat n... pudjo26
Berita Lain
-
Jumat, 22/08/2008 09:27 WIB
IJM Plantations Investasi Rp 1,6 Triliun di Indonesia -
Jumat, 22/08/2008 06:39 WIB
Minyak Meroket Lagi ke US$ 122 -
Jumat, 22/08/2008 06:24 WIB
Merpati Tak Minus Lagi Mulai 2009 -
Jumat, 22/08/2008 06:12 WIB
Gaji dan Pesangon Karyawan Merpati Dibayar 8 September -
Kamis, 21/08/2008 17:29 WIB
SMS dan Rokok Kalahkan Biaya Pendidikan -
Kamis, 21/08/2008 17:00 WIB
Jelang Pemilu Permintaan Tekstil Bakal Tembus Rp 5 Triliun
Indeks Berita
Kamis, 08/05/2008 17:35 WIB
Target Penghematan Smart Card dan Kartu Kendali Dipangkas
Alih Istik Wahyuni - detikFinance
Kartu Kendali Minyak Tanah (try)
Jakarta -
Program penghematan BBM seperti smart card dan kartu kendali akan tetap dilakukan meski nantinya harga BBM dinaikkan. Hanya saja, target penghematannya dipangkas hanya menjadi 25% dari target setahun.
Namun menurut Menteri ESDM, karena persiapannya membutuhkan waktu, pemberlakuan smart card baru akan dilakukan beberapa bulan lagi. Menurutnya, proses tender smart card diperkirakan butuh 45 hari, sementara pengadaannya sekitar 80 hari.
"Kita tetap lakukan dengan tender, tapi kita usahakan dengan cepat," katanya di kantor Departemen ESDM, Jakarta, Rabu (8/5/2008).
Dengan demikian, jika seluruh proses lancar dilakukan, membutuhkan waktu 125 hari atau sekitar 4 bulan. Jika bulan ini proses sudah mulai dilakukan, maka program smart card bisa diterapkan September 2008.
Jika diberlakukan pada September 2008, tentu perhitungannya penghematannya berbeda dengan pemberlakuan selama setahun.
"Menkeu sudah membuat perhitungan yang konservatif, tahun ini hanya 25% dari target setahun. Itu konservatif, tapi kita dalam pelaksanaannya tentu tidak konservatif," tambah Purnomo.
Menurut Purnomo, smart card dan kartu kendali merupakan solusi untuk jangka menengah dan panjang. Sementara kenaikan harga BBM adalah solusi menghadapi gejolak minyak untuk jangka pendek.
"Jadi, untuk mendapatkan implikasi yang terasa dalam jangka waktu pendek, dengan kenaikan harga BBM," katanya.
Ia menambahkan, pilihan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya sudah tercantum dalam UU APBNP 2008 pasal 14. Disana disebutkan, jika harga minyak diatas US$ 100 per barel, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan APBN.
"Apakah itu dengan penghematan BBM atau kenaikan harga, itu bisa dilakukan. Itu yang kita pegang," tegasnya.
(lih/qom)
Target Penghematan Smart Card dan Kartu Kendali Dipangkas
Alih Istik Wahyuni - detikFinance
Kartu Kendali Minyak Tanah (try)
Namun menurut Menteri ESDM, karena persiapannya membutuhkan waktu, pemberlakuan smart card baru akan dilakukan beberapa bulan lagi. Menurutnya, proses tender smart card diperkirakan butuh 45 hari, sementara pengadaannya sekitar 80 hari.
"Kita tetap lakukan dengan tender, tapi kita usahakan dengan cepat," katanya di kantor Departemen ESDM, Jakarta, Rabu (8/5/2008).
Dengan demikian, jika seluruh proses lancar dilakukan, membutuhkan waktu 125 hari atau sekitar 4 bulan. Jika bulan ini proses sudah mulai dilakukan, maka program smart card bisa diterapkan September 2008.
Jika diberlakukan pada September 2008, tentu perhitungannya penghematannya berbeda dengan pemberlakuan selama setahun.
"Menkeu sudah membuat perhitungan yang konservatif, tahun ini hanya 25% dari target setahun. Itu konservatif, tapi kita dalam pelaksanaannya tentu tidak konservatif," tambah Purnomo.
Menurut Purnomo, smart card dan kartu kendali merupakan solusi untuk jangka menengah dan panjang. Sementara kenaikan harga BBM adalah solusi menghadapi gejolak minyak untuk jangka pendek.
"Jadi, untuk mendapatkan implikasi yang terasa dalam jangka waktu pendek, dengan kenaikan harga BBM," katanya.
Ia menambahkan, pilihan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya sudah tercantum dalam UU APBNP 2008 pasal 14. Disana disebutkan, jika harga minyak diatas US$ 100 per barel, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan APBN.
"Apakah itu dengan penghematan BBM atau kenaikan harga, itu bisa dilakukan. Itu yang kita pegang," tegasnya.
(lih/qom)
Komentar terkini (1 Komentar)
Baca Komentar
Kirim Komentar
Disclaimer
Baca juga :
