• Terbaru
• Teraktif

• Selasa, 02/12/2008 16:53 WIB
  Industri Furnitur Gagal Ekspor US$ 150 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:59 WIB
  Qatar dan Eropa Berminat Danai Investasi PLN dalam 10 Tahun
• Selasa, 02/12/2008 15:57 WIB
  Industri Furniture Diusulkan Dapat Penghapusan PPN
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  Jepang Beri BPS Hibah US$ 1 Juta
• Selasa, 02/12/2008 15:35 WIB
  PLN Minta Tarif Regional Diterapkan di Seluruh Indonesia
• Selasa, 02/12/2008 14:36 WIB
  ICP Anjlok ke US$ 46,3/Barel

Kamis, 08/05/2008 18:55 WIB
Faisal Basri: BBM Harus Naik
Andrian Fauzi - detikFinance


Bandung - Jika analis dan pengamat ekonomi gencarnya menyerukan penolakan kenaikan BBM, pengamat Ekonomi Faisal Basri justru sebaliknya. Baginya, kenaikan BBM itu adalah suatu keharusan.

Menurut Basri, kenaikan BBM sebesar 30 persen itu terpaksa dilakukan pemerintah saat ini karena pemerintah tidak jadi menaikkan BBM pada Desember 2007 sebanyak 10 persen.

"Jadi karena kenaikan 10 persen di Desember di itu gak jadi, karena ditunda-tunda itu yang membuat kenaikan sekarang jadi 30 persen," tuturnya saat ditemui dalam kunjungannya ke sekretariat Walhi Jabar, Jalan Bengawan, Bandung, Kamis (8/5/2008).

Basri menjelaskan, kalau BBM tidak segera dinaikan, dikhawatirkan orang-orang yang seharusnya pantas menikmati subsidi BBM tidak mendapatkannya.

Subsidi itu justru dinikmati oleh orang yang tidak pantas yaitu masyarakat golongan menengah atas.

Alasan pemerintah menaikan BBM karena terjadinya defisit APBN dinilai Basri merupakan imbas dari penundaan kenaikan.

"Kalau pemerintah tidak menunda kenaikan BBM ceritanya akan berbeda," katanya.

Ada satu sisi positif yang bisa dilihat dari kenaikan BBM, ungkap Faisal, yaitu merubah perilaku masyarakat. Masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi jadi enggan menggunakan. Hal ini berarti adanya efisiensi penggunaan kendaraan bermotor.
Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus dari pemerintah kepada masyarakat bawah sebagai konpensasi kenaikan BBM dinilainya sebagai pengalihan jangka pendek.

Pemberian BLT Plus ini tidak mempengaruhi secara substansial bagi kaum miskin meski secara politis cukup tepat dilakukan SBY dalam upaya menghadapi pemilu 2009.

"BLT Plus sebagai pengalihan jangka pendek saja tidak mempengaruhi secara substansial. Kalau secara politis pas, karena SBY mau menghadapi pemilu 2009," tuturnya.

Tapi, lanjut Basri, dengan adanya BLT plus ini malah menutup peluang adanya energi alternatif. Seharusnya yang dilakuakan pemerintah mengidentifikasi masyarakat miskin sebab selama ini belum ada identifikasi jumlah masyarakat miskin.

"Identifikasi dulu sehingga kita bisa mengukur berapa masyarakat miskin yang ada di Indonesia," ucapnya.
(ema/ddn)

Baca juga :

• Antisipasi Kenaikan, SPBU di Madiun Batasi Pembelian BBM
• Target Penghematan Smart Card dan Kartu Kendali Dipangkas
• Kenaikan Harga BBM Sekaligus

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518