• Terbaru
• Teraktif

• Jumat, 05/12/2008 10:02 WIB
  BBM di Jambi Langka, Truk Tongkrongi SPBU
• Jumat, 05/12/2008 09:47 WIB
  Minyak Dunia Merosot, Premium dan Solar Harus Turun Rp 1.000
• Jumat, 05/12/2008 08:16 WIB
  Distribusi Gula Rafinasi akan Diterapkan Pola Tertutup
• Jumat, 05/12/2008 07:24 WIB
  Petinggi 'Big Three' Siap Dibayar 1 Dolar per Tahun Demi Bailout
• Kamis, 04/12/2008 19:15 WIB
  Mendag 'Lempar Handuk' Soal Permendag No 44 Tahun 2008
• Kamis, 04/12/2008 19:02 WIB
  ADB Kucurkan US$ 350 Juta untuk Reformasi Birokrasi

Jumat, 13/06/2008 18:21 WIB
UE Nilai Ada Kemajuan soal Keamanan Penerbangan RI
Alih Istik Wahyuni - detikFinance


Jakarta - Komisi Uni Eropa (UE) menilai ada beberapa kemajuan yang sudah dicapai Indonesia hingga saat ini, terutama di bidang keamanan. Masalah keamanan inilah yang menjadi salah satu penyebab keluarnya larangan terbang dari Uni Eropa.

Hal itu dijelaskan Counsellor Head of Economic and Trade Section Europian Union Delegation of the European Commission to Indonesia and Brunei Darussalam Andreas Julin usai bertemu dengan Menteri Perhubungan di Gedung Departemen Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/6/2008).

"Yang bisa saya katakan secara umum adalah kemajuan-kemajuan di bidang keamanan. Karena kami sangat fokus agar Indonesia mengikuti aturan-aturan internasional soal keamanan. Itulah mengapa kami sempat melarang penerbangan Indonesia, karena tidak mengikuti standar-standar penerbangan," katanya.
 
Ia menjelaskan, permasalahan utama dunia penerbangan di Indonesia terletak di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJU). DJU dianggap tidak bisa memastikan para perusahaan penerbangan untuk memenuhi standar-standar internasional.
 
"Intinya kami fokus bagaimana agar DJPU, seperti halnya di AS, Thailand, dan negara lainnya bisa memastikan kalau semua perusahaan penerbangan mengikuti aturan. Kelemahan utama Indonesia adalah DJPU belum benar-benar bisa melakukan ini," ujarnya.
 
Untuk itulah, saat ini yang menjadi perhatian UE, adalah bagaimana DJPU membuat standar-standar yang memang bisa diterima secara internasional sekaligus penerapannya.
 
"Memang sejauh ini DJPU sudah bekerja keras, dan perusahaan penerbangan juga harus ikut bertanggung jawab. Seperti yang dilakukan Garuda dan penerbangan lainnya, sudah bagus. Tapi bagaimana agar kemajuan ini bisa berlanjut. Jadi seluruh sistem harus bekerjasama," jelasnya.
 
 
 (lih/qom)

Baca juga :

• RI Minta Luxemburg Bantu Pencabutan Larangan Terbang
• Maskapai Penerbangan Nasional Didorong Merger
• Lulus Standar, GMF AeroAsia Makin Mantap Masuk Eropa

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518