• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 04/12/2008 19:02 WIB
  ADB Kucurkan US$ 350 Juta untuk Reformasi Birokrasi
• Kamis, 04/12/2008 17:39 WIB
  Pemerintah Yakin DPR Segera Sahkan Perpu Krisis
• Kamis, 04/12/2008 17:20 WIB
  Bajaj Perluas Pabrik di Cikarang US$ 60 Juta Medio 2009
• Kamis, 04/12/2008 17:15 WIB
  PPN Minyak Goreng Curah Kemasan Ditanggung Pemerintah
• Kamis, 04/12/2008 16:44 WIB
  Pelabuhan Dumai Terancam Diblokir 15 Desember
• Kamis, 04/12/2008 15:31 WIB
  LNG Energi Utama Mengaku Dirugikan Mitsubishi US$ 709 Juta

Rabu, 18/06/2008 17:51 WIB
Fadel Keluhkan Lambatnya Izin Pusat untuk Investasi Gorontalo
Arin Widiyanti - detikFinance


Jakarta - Biofuel Gorontalo Energy yang merupakan investor gabungan dari Australia dan AS sudah bersemangat untuk investasi di Gorontalo. Namun izin yang lambat dari pemerintah pusat menghambat investasi itu.

Demikian disampaikan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang ditemui disela-sela pameran produk interior dan craft ICRAFT 2008 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2008).

Fadel mengungkapkan, Biofuel Gorontalo Energy sebenarnya hendak menginvestasikan dananya hingga US$ 500 juta. Dan saat ini sudah dilakukan groundbreaking untuk investasi tersebut.

"Izin dari Pemda sudah turun, tapi sekarang masih menunggu dari pusat. Menunggu izin pusatnya terlalu lama," ketus Fadel.

Menurutnya, investor besar tersebut akan mengembangkan biofuel di kecamatan Kahuato, dan Pemda Gorontalo telah menyiapkan lahan 55.000 hektar. Lahan tersebut merupakan lahan hutan yang rusak dan diperbaiki khusus untuk pengembangan biofuel.

"Kita atur hak gunanya, bersama-sama Menteri Kehutanan dan tim terpadu dari semua unsur. Untuk masalah ini sudah beres," katanya.

Perusahaan tersebut, kata Fadel, rencananya akan memroduksi biofuel dengan kapasitas produksi 2 juta liter per tahun. Mereka akan mengambil berbagai bahan baku biofuel seperti kelapa sawit dan jagung dari Gorontalo.

Fadel menambahkan, pengembangan biofuel diprioritaskan di 7 daerah dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu diantaranya. Fadel mengkritik sikap pemerintah pusat yang terlalu bertele-tele, sementara pemerintah daerah butuh pembangunan infrastruktur.

"Kalau bisa semua izin yang berhubungan dengan daerah diurus oleh pemda saja, tidak harus dipusat. Apalagi investasi biofuel ini izinnya lama harus menunggu integrasi dengan pusat," pungkasnya.
(qom/ddn)

Baca juga :

• Payung Hukum DMO Bahan Baku Biofuel Disiapkan
• Biofuel Harus Bisa Gantikan 10% Konsumsi BBM di 2010
• Indonesia Belum Berani Keluarkan Insentif Energi Alternatif

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518