• Terbaru
• Teraktif

• Jumat, 05/12/2008 10:02 WIB
  BBM di Jambi Langka, Truk Tongkrongi SPBU
• Jumat, 05/12/2008 09:47 WIB
  Minyak Dunia Merosot, Premium dan Solar Harus Turun Rp 1.000
• Jumat, 05/12/2008 08:16 WIB
  Distribusi Gula Rafinasi akan Diterapkan Pola Tertutup
• Jumat, 05/12/2008 07:24 WIB
  Petinggi 'Big Three' Siap Dibayar 1 Dolar per Tahun Demi Bailout
• Kamis, 04/12/2008 19:15 WIB
  Mendag 'Lempar Handuk' Soal Permendag No 44 Tahun 2008
• Kamis, 04/12/2008 19:02 WIB
  ADB Kucurkan US$ 350 Juta untuk Reformasi Birokrasi

Kamis, 03/07/2008 18:16 WIB
585.000 Hektar Lahan Pangan dan Biofuel Dibuka di Merauke
Wahyu Daniel - detikFinance


Jakarta - Pemerintah berencana untuk membuka lahan seluas 585.000 ha di Merauke, Papua untuk mengembangkan tanaman padi, kedelai, tebu dan kelapa sawit dan biofuel.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (3/7/2008).

"Lokasi yang akan digunakan untuk pengembangan pangan dan komoditas biofuel ini adalah seluas 302.000 ha di wilayah Yodok dan Okaba. Sedangkan sisanya seluas 283.000 ha berada di wilayah Kaba dan Kiworo," tuturnya.

Bayu mengatakan jika lahan ini ditanami padi maka akan ada peningkatan kapasitas produksi padi minimal 2 juta ton sekali panen.

Dia menambahkan saat ini sudah ada 9 perusahaan yang menyatakan minatnya untuk membuka lahan di kawasan yang telah disediakan pemerintah itu.

"Sudah ada 9 perusahaan dan ini pertama kalinya keterlibatan pengusaha besar dalam peningkatan produksi pangan. Proyek ini merupakan konsep fast track," terangnya.

Selama ini yang terus menjadi masalah utama dalam peningkatan produksi pangan di Indonesia adalah masalah ketersediaan lahan, dan oleh sebab itu pemerintah akan mengatur tata ruang dan tata guna lahan sekaligus mempermudah proses perizinannya.

Hal ini sesuai dengan permintaan Kadin yang ditantang oleh Presiden untuk dapat mengembangkan investasi di bidang pangan.

Ketua Kadin M.S Hidayat mengatakan pihaknya merencanakan untuk meningkatkan investasi pangan di seluruh daerah di Indonesia termasuk Papua.

"Untuk pangan kami akan masuk ke seluruh daerah, sampai Papua, tapi yang kami complain keras mengenai tumpang tindih lahan bukan saja inter debt, tapi kesamaan persepsi di antara menteri sendiri dan juga antara pusat dan daerah, jadi itu mesti dibenarkan, tata ruang dan tata guna lahan," tutur Hidayat di kantor Menko Perekonomian.

Masalah tumpang tindih penggunaan lahan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pengusaha. Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi perusahaan yang ikut serta dalam pengembangan tanaman pangan dan biofuel ini.

"Dari persoalan sudah teridentifikasi, kita minta Kadin membuat action plan peningkatan investasi dan produksi di bidang pangan, energi, dan mineral," kata Bayu.


(dnl/ddn)

Baca juga :

• Biofuel Bertanggung Jawab Atas Kemiskinan 30 Juta Orang
• Fadel Keluhkan Lambatnya Izin Pusat untuk Investasi Gorontalo
• Payung Hukum DMO Bahan Baku Biofuel Disiapkan

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518