Forum Finance
- [Berita] Pertumbuhan Ekon... yudhasatriaw
- pelecehan terhadap umat i... bengak
- Berapa Bea Masuk/Pajak Pa... Wanoja
- Indonesia akan jadi kekua... Internesta Azzuro Champio
- BBM gak perlu naik tp sem... silentwatcher
- cara radikal mengangkat n... pudjo26
Berita Lain
-
Kamis, 21/08/2008 13:40 WIB
Bank Boleh Jual Beli Sukuk -
Kamis, 21/08/2008 12:26 WIB
Skandal Rp 500 Juta di DPR
BI: Kalau Kita Tahu, Masak Mau Membiarkan? -
Kamis, 21/08/2008 11:20 WIB
DPR Harus Kurangi Pemilihan Pejabat Publik -
Kamis, 21/08/2008 09:46 WIB
KPR Masih Jadi Favorit untuk Beli Properti -
Kamis, 21/08/2008 07:40 WIB
Updated
47 Asuransi Raih Predikat Sangat Bagus -
Rabu, 20/08/2008 11:27 WIB
Skandal Rp 500 Juta di DPR Bisa Ganjal Pemulihan Nama BI
Indeks Berita
Kamis, 03/07/2008 19:17 WIB
BI Rate Jangan Lebih 10%
Suhendra - detikFinance
MS Hidayat (bdi)
Jakarta -
Kenaikan BI Rate perlahan tapi pasti. Ketua Kadin MS Hidayat mengingatkan, BI Rate yang terus naik bisa mengancam kinerja sektor riil. Hal itu terjadi jika BI Rate menembus level 10%, yang akan diikuti oleh kenaikan suku bunga perbankan.
"Saya menduga akan ada kenaikan BI Rate 9,5% bahkan sampai 10%, itu mengurangi kemampuan pengusaha untuk mendapatkan kredit murah, lending rate-nya bisa 16% sampai 17%," kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat ketika ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (3/7/2008).
Namun Hidayat mengaku bisa mengerti alasan kenaikan BI Rate. Kebijakan itu penting untuk meredam inflasi yang sudah menembus 11%.
"BI rate saya dapat mengerti kenaikan itu karena dapat meredam inflasi, target pemerintah akhir tahun mencapai 11-12%," ujarnya.
Ia juga mengingatkan apabila inflasi sudah mencapai di dua digit maka akan susah dikendalikan. Bahkan kerugian inflasi tinggi, lanjut Hidayat, akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
Dengan kondisi tersebut, Hidayat memperkirakan dunia usaha tidak berani untuk melakukan ekspansi, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi akan turun, saya menduga hanya 6,1%," katanya.
Sementara sektor industri khususnya, Hidayat yakin tidak akan mengalami pertumbuhan lebih dari 5%.
"Ini dari dunia usaha bukan sebagai nada komplain, karena kami mengerti dengan kondisi yang buruk, kalau masalah tidak efisiensinya birokrasi saya akan komplain," jelasnya.
Lebih lanjut Hidayat mengatakan selain sektor riil yang terancam, beberapa proyek pemerintah pun akan mengalami nasib yang sama terutama mengenai perubahan biaya proyek menyusul menggilanya harga minyak.
"Perlu adanya eskalasi harga terutama untuk proyek-proyek EPC ataupun IPP. Sekarang pemerintah juga tidak berani membuka. Sebaikanya dibuka karena saya melihat ada ketakutan terhadap KPK, saya menyarankan dibuka saja," pintanya.
Bahkan menurutnya, sekarang ini kalangan kepala proyek pembangunan milik pemerintah takut mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan.
"Saya mengimbau sebagai Kadin sebaiknya dibuka saja dari pada macet proyeknya," serunya lagi.
(hen/qom)
BI Rate Jangan Lebih 10%
Suhendra - detikFinance
MS Hidayat (bdi)
"Saya menduga akan ada kenaikan BI Rate 9,5% bahkan sampai 10%, itu mengurangi kemampuan pengusaha untuk mendapatkan kredit murah, lending rate-nya bisa 16% sampai 17%," kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat ketika ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (3/7/2008).
Namun Hidayat mengaku bisa mengerti alasan kenaikan BI Rate. Kebijakan itu penting untuk meredam inflasi yang sudah menembus 11%.
"BI rate saya dapat mengerti kenaikan itu karena dapat meredam inflasi, target pemerintah akhir tahun mencapai 11-12%," ujarnya.
Ia juga mengingatkan apabila inflasi sudah mencapai di dua digit maka akan susah dikendalikan. Bahkan kerugian inflasi tinggi, lanjut Hidayat, akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
Dengan kondisi tersebut, Hidayat memperkirakan dunia usaha tidak berani untuk melakukan ekspansi, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi akan turun, saya menduga hanya 6,1%," katanya.
Sementara sektor industri khususnya, Hidayat yakin tidak akan mengalami pertumbuhan lebih dari 5%.
"Ini dari dunia usaha bukan sebagai nada komplain, karena kami mengerti dengan kondisi yang buruk, kalau masalah tidak efisiensinya birokrasi saya akan komplain," jelasnya.
Lebih lanjut Hidayat mengatakan selain sektor riil yang terancam, beberapa proyek pemerintah pun akan mengalami nasib yang sama terutama mengenai perubahan biaya proyek menyusul menggilanya harga minyak.
"Perlu adanya eskalasi harga terutama untuk proyek-proyek EPC ataupun IPP. Sekarang pemerintah juga tidak berani membuka. Sebaikanya dibuka karena saya melihat ada ketakutan terhadap KPK, saya menyarankan dibuka saja," pintanya.
Bahkan menurutnya, sekarang ini kalangan kepala proyek pembangunan milik pemerintah takut mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan.
"Saya mengimbau sebagai Kadin sebaiknya dibuka saja dari pada macet proyeknya," serunya lagi.
(hen/qom)
Komentar terkini (0 Komentar)
Belum ada komentar yang masuk
Baca Komentar
Kirim Komentar
Disclaimer
Baca juga :
