Berita Lain

Indeks Berita





Senin, 07/07/2008 16:32 WIB
Ancaman Hengkang Investor Jepang Tidak Realistis
Suhendra - detikFinance



Sofyan Djalil (rdf)
Jakarta - Ancaman hengkangnya para investor Jepang dari Indonesia menyusul suplai listrik yang tersendat dinilai suatu langkah yang tidak realistis. Saat ini pemerintah berupaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan berbagai cara.
 
Salah satunya adalah percepatan penyelesaian pembangkit listrik 10.000 MW yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2010.

Hal tersebut disampaikan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2008).

Selain itu dalam jangka pendek pemerintah telah menyiapkan upaya pencegahan pemadaman listrik bergilir dengan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) mengenai pengalihan waktu jam kerja.

"Saya pikir ini masalah nasional, tahun 2010 sudah selesai semua ini yang kita kerjakan program 10.000 MW Kita sadar benar ada efisiensi ada kurang dalam suplai. Kalau 10.000 MW dah selesai itu dah bisa diatasi," ujarnya.

Ketua Umum Kadin MS Hidayat mengaku menerima keluhan dari pengusaha Jepang yang tergabung dalam Jakarta Japan Club mengenai krisis listrik. Banyak pengusaha Jepang yang merugi akibat pemadaman listrik. Surat yang sama juga datang dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia.

Sofyan menjelaskan dengan rampungnya program 10.000 MW maka maka kebutuhan listrik akan terpenuhi. Terlebih lagi proyek 10.000 MW tahap kedua sudah mulai digodok.

Sedangkan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan bahwa upaya jangka pendek dengan melakukan SKB 5 menteri ditujukan agar tidak terjadi pemadaman bergilir sehingga tidak merugikan kalangan industri.

"Yang terjadi adalah industri mengeluh, industri mendapat suplai secara bergilir dan surat dari dubes Jepang ke Kadin yang mengindikasikan 48 pabrik akan keluar, itu terjadi akan terjadi PHK besar-besaran," katanya.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, menurut Fahmi termasuk cara untuk mengatasi ancaman PHK, kegalauan-kegalauan dan masalah sosial yang akan timbul, Fahmi lebih mengambil langkah jalan cepat dengan SKB dibandingkan tidak melakukan apa-apa.

"Apakah karena kita mengacu pada masalah peringkat perundangan-peringan lalu kita tidak melakukan apa-apa," ketusnya.
(hen/ddn)
Komentar terkini (15 Komentar)

Baca juga :

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518