• Terbaru
• Teraktif

• Minggu, 23/11/2008 10:03 WIB
  Laporan dari Peru
  Pererat Hubungan dengan IPC, RI Genjot Produksi Kentang
• Sabtu, 22/11/2008 17:36 WIB
  Laporan dari Peru
  SBY Hadiri Puncak APEC dan Gelar Pertemuan dengan PM Australia
• Sabtu, 22/11/2008 17:05 WIB
  Laporan dari Peru
  SBY Minta Peran Lebih Kalangan Bisnis Atasi Krisis Global
• Sabtu, 22/11/2008 16:08 WIB
  Laporan dari Peru
  Kunci Atasi Krisis Adalah Berkomitmen untuk Rakyat
• Sabtu, 22/11/2008 16:04 WIB
  MS Hidayat Calon Tunggal Ketum Kadin 2008-2013
• Sabtu, 22/11/2008 15:49 WIB
  Argentina Nasionalisasi 2 Maskapai Swasta

Jumat, 18/07/2008 16:24 WIB
Bea Masuk Mobil Hybrid Jepang Bisa Nol Persen
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan pengenaan bea masuk (BM) 0% bagi mobil jenis hybrid asal Jepang. Pembebasan BM itu dalam rangka penerapan Indonesia Japan - Economic Partnership Agreements (IJ-EPA) yang kemungkinan bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan.

"Kalau hybrid iya, apalagi prinsip dasar dari IJEPA untuk produk yang belum diproduksi, hybrid termasuk produk yang belum bisa diproduksi, masuk di Indonesia bisa zero persen," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris di gedung Departemen Perindustrian, Jakarta, Jl Gatot Subroto, Jumat (18/7/2008).

Fahmi menambahkan pemberian BM 0% untuk produk mobil hybrid hanya akan diberikan kepada produk-produk hybrid yang biasa digunakan masyarakat dan menekankan prinsip-prinsip mobil yang berpenumpang banyak.

"Jadi yang kita sepakat adalah mobil-mobil yang sudah umum dipakai. Kalau 3.000 itu tidak umum dipakai, jadi nanti akan ada pengecualian sebab kalau tidak mobil balap mobil sport masuk, kan tidak," kilahnya.

Dikatakan oleh Fahmi bahwa penerapan ini, terkait dengan upaya pemerintah untuk mempopulerkan jenis-jenis mobil yang ramah lingkungan dan hemat energi termasuk mobil hybrid.

"Bahwa mobil jenis ini harus mau tidak mau dikenal oleh publik, nanti pendekatan fiskal akan dikenakan bagi mobil yang layak digunakan oleh di Indonesia," ucapnya.

Namun kata Fahmi yang menjadi masalah sekarang adalah mengenai infrastruktur termasuk SPBU untuk bahan bakar, atau teknologi yang memungkin sistem pengisian listrik yang lebih cepat dari sekarang ini. "Tahun 2020 harus hybrid semua? Bisa saja, tetapi harus ada penyesuaian-penyesuaian," katanya.

Selain mendorong mobil hybrid, pemerintah juga mencoba mendorong pengembangan mobil murah (low cost car) dengan kemungkinan memberikan beberapa insentif.

"Low cost car, insentif kemungkinan PP No 1 2007 karena mau tidak mau pada pengembangan dengan teknologi baru. Belum ada pabrik yang membuat massal masih prototipe," katanya.(hen/ir)

Baca juga :

• Mobil Ramah Lingkungan Sulit Berkembang di Indonesia
• BMW X6 Pasang Harga Rp 1,5 Miliar
• Toyota Jual Yaris Edisi Terbatas

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518