• Terbaru
• Teraktif

• Senin, 01/12/2008 17:41 WIB
  Penurunan Ekspor ke AS dan China Paling Anjlok
• Senin, 01/12/2008 16:38 WIB
  Belanja Iklan Anjlok Ancam Industri Media Massa
• Senin, 01/12/2008 16:14 WIB
  Target 7 Juta Turis 'Visit Indonesia Year 2008' Sulit Tercapai
• Senin, 01/12/2008 15:45 WIB
  Harga BBM Shell Semurah Pertamax
• Senin, 01/12/2008 15:18 WIB
  Industri Alat Musik Masih Aman dari PHK
• Senin, 01/12/2008 14:55 WIB
  Penumpang Kapal Melonjak 39% Selama Oktober

Kamis, 24/07/2008 19:29 WIB
UE Masih Melarang, RI Dipersilakan Ngadu ke WTO
Nograhany Widhi K - detikFinance


Jakarta - Uni Eropa (UE) masih mempertahankan larangan terbang terhadap 51 maskapai penerbangan Indonesia. Indonesia dipersilakan mengadu ke World Trade Organisation (WTO) jika keberatan.

Larangan terbang atas maskapai Indonesia dipertahankan karena otoritas penerbangan Indonesia dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan terknis International Civil Aviation Organization (ICAO).

"27 Negara anggota UE sepakat tidak mencabut larangan terbang bagi 51 maskapai Indoesia. Namun tetap dibangun komitmen untuk meningkatkan kerja sama masalah penerbagan yang mengacu pada prosedur ICAO," ujar Kuasa Usaha Ad Interim UE di Indonesia Pierre Phillipe usai bertemu Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal, Kamis (24/7/2008).

Pertemuan di Gedung Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat, dihadiri juga Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes Prancis Jean-yves Roux, Dubes Republik Czech Pavel Rezac dan Dirjen Perhubungan Udara Dephub Budhi M Suyitno.

Phillipe menjelaskan 27 negara anggota UE dalam sidang komisi Eropa di Brussels, Belgia telah mendengarkan presentasi dari otoritas Indonesia dan tiga maskapai yang diprioritaskan yaitu Garuda Indonesia, Mandala Airlines dan Airfast. Namun negara-negara UE mengambil kesimpulan fokus otoritas penerbangan Indonesia dianggap belum memenuhi standar UE.

"Satu tahun merupakan waktu yang singkat untuk memenuhi hasil audit ICAO, itu belum cukup contohnya masalah inspeksi ," katanya.

Phillipe menegaskan penilaian UE objektif terhadap masalah keselamatan, dan tidak ada kaitannya dengan motif komersial ataupun bisnis.

"Ini objektif kita semata-mata memperhatikan keselamatan warga negara UE, kalau Indonesia merasa dihalangi ya silakan mengadu ke WTO," katanya.

Phillipe menjelaskan ada dua aspek masalah yaitu masalah maskapai dan regulatornya. Menurut dia, untuk maskapai penerbangan kalau sudah ada perbaikan dapat dicabut larangan terbangnya.

"Kalau maskapai sudah menunjukkan perbaikan, menampakkan kemajuan bisa besok kita cabut larangan terbangnya, tapi kita tunggu perbaikan otoritas pemerintah untuk memenuhi hasil audit tandar ICAO," kata dia.


(nal/qom)

Baca juga :

• Qantas PHK 1.500 Karyawan
• UE Nilai Ada Kemajuan soal Keamanan Penerbangan RI
• RI Minta Luxemburg Bantu Pencabutan Larangan Terbang

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518