• Terbaru
• Teraktif

• Rabu, 03/12/2008 19:03 WIB
  Penduduk Tambah Banyak, Properti Masih Tumbuh Hingga 2050
• Rabu, 03/12/2008 18:24 WIB
  PLN Kantongi Pinjaman US$ 262 Juta untuk PLTU Rembang
• Rabu, 03/12/2008 17:44 WIB
  PHK Capai 66.603 Orang, DKI Jakarta Catat Angka Tertinggi
• Rabu, 03/12/2008 17:35 WIB
  PTBA Serahkan Trans Sriwijaya ke PT KA
• Rabu, 03/12/2008 17:08 WIB
  Joint Venture PTBA dan PT KA Terganjal Pajak
• Rabu, 03/12/2008 17:02 WIB
  Menkeu: Kurang Konkret Apa Coba?

Jumat, 22/08/2008 09:41 WIB
DPD Minta BPK dan KPK Awasi Keuangan Daerah
Angga Aulia - detikFinance


Jakarta - Permasalahan korupsi yang melanda di beberapa daerah menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit investigasi ke daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam Sidang Paripurna Khusus DPD do Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2008).

"DPD telah mengusulkan kepada KPK untuk mengadakan audit investigasi di berbagai daerah yang ada indikasi korupsi," tegas Ginandjar.

Selain kepada KPK, DPD juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan supervisi dan tuntunan kepada penyelanggaran pemerintah daerah untuk menegakkan disiplin anggaran, mencegah terjadinya korupsi dan pemborosan keuangan negara.

Ginandjar menjelaskan, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi hanya dapat efektif apabila dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah daerah yang baik.

"Banyak daerah belum memiliki tradisi, pengalaman dan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan sehingga acapkali terjadi masalah-masalah di daerah yang antara lain berakhir dengan persoalan hukum pada para pejabat daerah," jelasnya.

Karena itu, DPD mengharapkan pemerintah meningkatkan upaya pemberdayaan serta memberi bimbingan dan petunjuk terutama yang berkenaan dengan proses penganggaran dan pembiayaan di daerah.

"Dengan demikian dana yang mengalir ke daerah untuk tahun 2009 menurut saudara presiden jumlahnya akan mencapai hampir Rp 304 triliun melalui berbagai skece pendanaan dan alokasi dapat benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan," urainya.
(qom/ddn)

Baca juga :

• Pemerintah Harus Waspadai Pengganggu Swasembada Beras
• DPD Minta BPK dan KPK Awasi Keuangan Daerah
• Kenaikan Gaji PNS 2009 diambil dari Pos DAU

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518