• Terbaru
• Teraktif

• Rabu, 03/12/2008 19:03 WIB
  Penduduk Tambah Banyak, Properti Masih Tumbuh Hingga 2050
• Rabu, 03/12/2008 18:24 WIB
  PLN Kantongi Pinjaman US$ 262 Juta untuk PLTU Rembang
• Rabu, 03/12/2008 17:44 WIB
  PHK Capai 66.603 Orang, DKI Jakarta Catat Angka Tertinggi
• Rabu, 03/12/2008 17:35 WIB
  PTBA Serahkan Trans Sriwijaya ke PT KA
• Rabu, 03/12/2008 17:08 WIB
  Joint Venture PTBA dan PT KA Terganjal Pajak
• Rabu, 03/12/2008 17:02 WIB
  Menkeu: Kurang Konkret Apa Coba?

Jumat, 22/08/2008 09:49 WIB
DPD Soroti Krisis Energi Daerah
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti krisis energi yang terjadi di daerah. DPD meminta pemerintah untuk menyiapkan kebijakan energi yang jelas untuk meningkatkan ekonomi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam sidang paripurna DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/208).

"Energi adalah bagai osigen yang dieperliukan oleh tubuh ekonomi, dalam kunjungan ke daerah para anggota DPD sering kali memperoleh keluhan, bukan hanya oleh ketidakpastian pasokan listrik tetapi juga kesulitan memperoleh bahan bakar minyak di berbagai daerah yang bukan hanya menyangkut soal harga tapi juga kelangkaannya serta tidak mudahnya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas," ujarnya.

DPD akan terus mengikuti dan mempelajari upaya pemerintah untuk meningkatkan pasokan energi dan efisiensi pemanfaatan energi mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk bidang energi tidak dapat dihindari ikut sertanya swasta dalam memasok energi

"Untuk itu diperlukan adanya kebijakan yang jelas dan konseisten serta kepastian hukum yang dilandasai oleh peraturan perundangan yang tegas dan prosesur yang terbuka dan transparan," ujar Ginandjar,

Selain itu, Ginandjar juga mengangkat mengangkat beberapa persoalan di bidang pertambangan umum yang akih-akhir ini muncul ke permukaan di beberapa daerah, khususnya mengenai sistem perizinan pertambangan umum dan galian seperti batubara dan nikel di Sulawesi dan Kalimantan.

"Masalah yang banyak diberitakan adalah persoala tumbang tindih perizinan akan tetapi sebenarnya harus lebih dilihat lebih luas lagi, karena kegiatan pertambangan dirasakan telah mengubah bentang alam dan mengakibatkan translokasi tanah ke luar wilayah daerah," ujarnya.

Usaha-usaha pertambangan sebaiknya dilakukan dengan prisip memaksimalkan nilai tambah misalnya pengolahan di lokasi sumber galian, tidak hanya mengekspor material dasar, berupa tanah dan pasir

"Kami mendorong pembangunaan pembangkit listrik yang menggunakan batubara di muka tambang, sehingga bagi daerah ada nilai tambah, di samping juga menghindari masalah transportasi, fasilitas penampungan, batubara dan sebagainya, untuk itu jaringan transmisi listrik harus diperluas termasuk antar puau seperti Sumatera dan Jawa," ujarnya.(hen/qom)

Baca juga :

• DPD Minta KPK Audit Pemda
• Kenaikan Gaji PNS 2009 diambil dari Pos DAU
• Defisit APBD Dibatasi 0,35%

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518