• Terbaru
• Teraktif

• Rabu, 17/03/2010 08:50 WIB
  Suku Bunga Rendah AS, Apa Implikasinya ke Indonesia?
• Rabu, 17/03/2010 07:02 WIB
  The Fed Perpanjang Masa Suku Bunga Ekstra Rendah
• Selasa, 16/03/2010 17:15 WIB
  Updated
  Obligasi Jatuh Tempo Pemerintah Capai Rp 70,57 Triliun di 2010
• Senin, 15/03/2010 17:45 WIB
  BI Dapat Jatah Dewan Komisioner OJK
• Senin, 15/03/2010 11:11 WIB
  Perbanas Berharap DG BI yang Tak Banyak Basa-Basi
• Senin, 15/03/2010 10:24 WIB
  Menkeu Cabut Izin PT Primadana Putra Finance

Jumat, 12/09/2008 20:37 WIB
Punya Dana Nganggur Rp 120 T, Pemerintah Siap Bantu Perbankan
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah siap membantu likuiditas perbankan apabila memang dibutuhkan di tengah kondisi likuiditas yang seret pada saat ini. Apalagi dana pemerintah yang "nganggur" di BI sampai pada hari ini mencapai Rp 120 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani usai acara buka puasa di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat malam (12/9/2008).

"Kita tahu kondisi likuiditas perbankan seret karena memang terganggu karena ekspansi lending yang cukup cepat, mereka (perbankan) butuh dana lewat DPK (Dana Pihak Ketiga), sementara likuiditas di pasar sedang seret, jadi susah," katanya.

Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap perbankan tak lagi mengalami kecemasan tentang masalah likuiditas.

"Yang mau kita jaga dengan BI adalah keseimbangan antara keseimbangan likuiditas, transaksi dan mengurang sedapat mungkin kemungkinan spekulasi, kedua mengurangi kecemasan yang tidak perlu," tandasnya.

Pemerintah dan BI dikatakan Sri Mulyani akan berkoordinasi dengan BI untuk menggunakan dana 'nganggur' tersebut untuk bisa membantu likuiditas perbankan apabila dibutuhkan.

"Jadi BI berkoordinasi dengan bank-bank untuk melihat bagaimana situasi yang mereka hadapi. BI melihat neraca mereka (perbankan) satu persatu, yang kira-kira perlu dibantu pemerintah siap. Jadi pemerintah siap melakukan tindakan apa saha untuk mengurangi pressure likuiditas," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa belanja negara yang seret menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan likuidita. Apalagi pemerintah banyak menyerap dana dari masyarakat melalui pajak atau surat utang.

(dnl/qom)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• BI Rate Naik, Saatnya Bank Cari Deposan
• BI: Eksekusi Pencairan GWM 3 Bank Harus oleh Pemilik Bank
• Bank DBS Kian Ekspansif di RI