Berita Lain

Indeks Berita



Rabu, 01/10/2008 20:25 WIB
Menkeu: Keputusan Politik Bailout Selalu Sangat Sulit
Wahyu Daniel - detikFinance


Foto: Wahyu/detikcom
Jakarta - Proses politik untuk mencapai sebuah persetujuan dari rencana bailout atau pemberian dana talangan guna mencegah krisis memang selalu sangat sulit. Setidaknya Indonesia sudah pernah mengalaminya.

Seperti diketahui, pemerintah AS kini sedang berjuang untuk mendapatkan persetujuan dari DPR-nya, bagi sebuah rencana bailout senilai US$ 700 miliar untuk menyelamatkan negara adidaya tersebut dari krisis finansial yang lebih buruk lagi.

Bailout itu sebenarnya sekilas mirip dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan di masa krisis 10 tahun silam. Dalam rencananya, pemerintah AS berniat membeli aset-aset yang bermasalah milik lembaga keuangan yang kini sedang dilanda kesulitan keuangan.

Menurut Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, setiap negara yang sudah pernah mengalami krisis mengakui bagaimana sulitnya sebuah proses politik untuk bailout.

"10 tahun yang lalu, di setiap negara yang biasanya mengalami krisis yang magnitude-nya besar, keputusan politik untuk melakukan bailout selalu sangat sulit. Karena pasti menimbulkan banyak pro kontra. Jadi kalau seperti sekarang di AS, pasti akan sangat sulit karena banyak menimbulkan pro kontra," jelas Sri Mulyani.

Ia menyampaikan hal itu ketika ditemui pada acara open house di rumahnya, Komplek Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/10/2008).

Sri Mulyani mengatakan, Kongres AS tentu memiliki pertimbangan sehingga tidak begitu saja memuluskan proposal bailout yang diajukan pemerintah Bush. Karena pada akhirnya nanti, para pembayar pajaklah yang akan membayar seluruh kerugian yang terjadi dengan bailout yang dilakukan.

"Untuk AS, berarti akan menambah jumlah utang mereka pada saat APBN mereka sendiri sebenarnya cukup terbebani dengan masalah medicare mereka. Jadi program kesehatan di AS, jumlah demografi atau masyarakat yeng menjelang tua, yang akan menimbulkan banyak konsekuensi terhadap semacam social safety net di sana, Sehingga nantinya para pembayar pajak ini nantinya akan menjadi sangat critical terhadap rencana," paparnya.

Namun diakui Sri Mulyani proses persetujuan yang berlarut-larut ini juga semakin menimbulkan ketidakuntungan bagi karena akan membuat suasana semakin tidak pasti. Bahkan di seluruh dunia ikut menunggu kepastian rencana bailout tersebut.

"Memang proses ini sangat berat konsekuensi politiknya. Yang tidak menguntungkan adalah karena AS adalah negara yang memberi pengaruh terhadap perekonomian. Sehingga apapun keputusan, bahkan yang bersifat debat, antara Menkeu, Gubernur Bank Sentral, maupun pernyataan dari para anggota Kongres atau para senator, selalu menimbulkan sentimen di pasar," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Erry Firmansyah mengatakan dirinya belum tahu bagaimana dampak situasi yang terjadi di AS ini terhadap bursa di Indonesia.

"Kita tunggu kan masih ada Kamis dan Jumat. Untungnya kita libur Lebaran jadi mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kita lihat nanti, kan AS sudah rebound tadi malam, kita lihat dalam dua hari ini," ucapnya.

DPR AS kembali akan melakukan voting pada Rabu (1/10/2008) waktu setempat untuk mencari keputusan soal rencana bailout US$ 700 miliar yang sudah direvisi. Presiden AS George Walker Bush sebelumnya telah mendesak agar kongres segera menyetujui rencana tersebut, karena semakin lambat rencana disetujui, maka perekonomian AS bakal semakin menderita.


(dnl/qom)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!


Baca juga :


Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Ajeng di ajeng@detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.518).