• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 08/01/2009 08:59 WIB
  Mantan Kapolri Sutanto Jadi Komisaris Utama Pertamina
• Kamis, 08/01/2009 07:30 WIB
  4 Negara Siapkan Standby Loan US$ 5,5 Miliar untuk RI
• Rabu, 07/01/2009 19:10 WIB
  Jumlah Koperasi Bertambah 126 Unit di 2008
• Rabu, 07/01/2009 18:53 WIB
  Pasal 29 RUU JPSK Dinilai Mubazir
• Rabu, 07/01/2009 18:16 WIB
  Dana Bergulir akan Disalurkan Lewat BPD, Ventura dan Koperasi
• Rabu, 07/01/2009 17:18 WIB
  Stimulus Rp 50 Triliun Jangan Ada Embel-embel Memberatkan

Rabu, 19/11/2008 18:15 WIB
RI Minta Negara Berkembang Bisa Lebih Berperan di IMF
Wahyu Daniel - detikFinance


Jakarta - Reformasi dari lembaga mulilateral IMF (International Monetary Fund) harus dilakukan. Peranan negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa yang mempunyai hak veto dalam pengambilan keputusan di IMF sudah tidak relevan lagi.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/11/2008).

"Kalau anda lihat komposisi G20 walaupun Eropa masih agak terlalu banyak, tapi emerging country juga sudah mulai dominan," kata Sri Mulyani.

"Di IMF, refleksinya akan sama. Selama ini voice atau yang disebut peranan atau suara pengambilan keputusan oleh negara-negara berkembang perlu dikoreksi lebih tinggi sehingga keputusan-keputusan bisa dianggap legitimate dan sesuai dengan aspirasi yang lebih adil di antara ekonomi dunia," imbuh mantan Direktur IMF ini.

Dengan demikian, maka dominasi dari AS dan Eropa di dalam IMF menjadi tidak ada apalagi krisis keuangan global yang terjadi saat ini bermula dari krisis keuangan di AS.

"Di IMF kan ada veto AS, karena AS pegang 18%, kalau ada keputusan yang fundamental itu membutuhkan 85% approval. Jadi kalau AS bilang enggak pasti enggak akan bisa, karena dia pegang 18%. Ini juga suatu pertanyaan apakah suatu negara mem-veto itu masih valid di dalam suatu konstelasi dunia yang makin terkait," katanya.

Dilanjutkan Sri Mulyani, dalam IMF sendiri struktur pengambilan keputusan selama ini antar menteri keuangan atau gubernur bank sentral kepada executive director perlu disederhanakan.

Selain itu, fasilitas pendanaan dari IMF kembali menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia untuk membiayai defisit anggaran atau persoalan neraca pembayaran. Sehingga bisa memberikan sinyal yang kuat kepada para pelaku ekonomi di Indonesia bahwa kalaupun ada penyesuaian perekonomian di tengah krisis yang terjadi, pemerintah tetap bisa menerapkan kesimbangan ekonomi.

"Jadi yang kita lakukan secara seimbang adalah memberi sinyal pada pelaku ekonomi bahwa kalaupun adjustment atau ada suatu penyelesaian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, ini diupayakan terus keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi entah budget defisit atau persoalan neraca pembayaran," paparnya.


(dnl/qom)

Baca juga :

• IMF dan Bank Dunia Harus direformasi
• RI Bisa Ngutang IMF Lagi, Tapi Jangan Ada Syarat LoI
• RI Boleh Pakai Fasilitas Pendanaan Darurat IMF

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518