Forum Finance
- The market is manipulated... investor1
- Chinese Government Wants ... investor1
- Bernanke Threatens US Eco... investor1
- Kapitalis Vs Sariah... bramgreenday
- Indonesia akan jadi kekua... Obamafans
- cara radikal mengangkat n... pudjo26
Berita Lain
-
Kamis, 02/07/2009 18:34 WIB
Bosowa Kantongi Pinjaman US$ 140 Juta Dari China -
Kamis, 02/07/2009 17:14 WIB
Pertamina Serap DME 1,7 Juta Ton per Tahun -
Kamis, 02/07/2009 16:38 WIB
Pertamina dan PGN 'Cerai' di Proyek Terminal LNG -
Kamis, 02/07/2009 16:36 WIB
Bea Cukai Amankan Potensi Kerugian Negara Rp 30 Miliar di 2009 -
Kamis, 02/07/2009 15:54 WIB
Pertamina Ikut Tender Ulang Ladang Migas di Irak -
Kamis, 02/07/2009 15:40 WIB
Rugikan Negara Rp 786 Juta, Oknum di Kawasan Berikat Diciduk
Indeks Berita
Rabu, 19/11/2008 18:15 WIB
RI Minta Negara Berkembang Bisa Lebih Berperan di IMF
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok Depkeu
Jakarta -
Reformasi dari lembaga mulilateral IMF (International Monetary Fund) harus dilakukan. Peranan negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa yang mempunyai hak veto dalam pengambilan keputusan di IMF sudah tidak relevan lagi.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/11/2008).
"Kalau anda lihat komposisi G20 walaupun Eropa masih agak terlalu banyak, tapi emerging country juga sudah mulai dominan," kata Sri Mulyani.
"Di IMF, refleksinya akan sama. Selama ini voice atau yang disebut peranan atau suara pengambilan keputusan oleh negara-negara berkembang perlu dikoreksi lebih tinggi sehingga keputusan-keputusan bisa dianggap legitimate dan sesuai dengan aspirasi yang lebih adil di antara ekonomi dunia," imbuh mantan Direktur IMF ini.
Dengan demikian, maka dominasi dari AS dan Eropa di dalam IMF menjadi tidak ada apalagi krisis keuangan global yang terjadi saat ini bermula dari krisis keuangan di AS.
"Di IMF kan ada veto AS, karena AS pegang 18%, kalau ada keputusan yang fundamental itu membutuhkan 85% approval. Jadi kalau AS bilang enggak pasti enggak akan bisa, karena dia pegang 18%. Ini juga suatu pertanyaan apakah suatu negara mem-veto itu masih valid di dalam suatu konstelasi dunia yang makin terkait," katanya.
Dilanjutkan Sri Mulyani, dalam IMF sendiri struktur pengambilan keputusan selama ini antar menteri keuangan atau gubernur bank sentral kepada executive director perlu disederhanakan.
Selain itu, fasilitas pendanaan dari IMF kembali menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia untuk membiayai defisit anggaran atau persoalan neraca pembayaran. Sehingga bisa memberikan sinyal yang kuat kepada para pelaku ekonomi di Indonesia bahwa kalaupun ada penyesuaian perekonomian di tengah krisis yang terjadi, pemerintah tetap bisa menerapkan kesimbangan ekonomi.
"Jadi yang kita lakukan secara seimbang adalah memberi sinyal pada pelaku ekonomi bahwa kalaupun adjustment atau ada suatu penyelesaian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, ini diupayakan terus keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi entah budget defisit atau persoalan neraca pembayaran," paparnya.
(dnl/qom)
Info Kurs,berita financial dan ekonomi.
Ketik: REG ECO kirim SMS ke 3845 (khusus pelanggan Telkomsel, Flexi).
Ketik: REG EKO kirim SMS ke 3845 (khusus pelanggan Indosat dan Hutch 3).
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
RI Minta Negara Berkembang Bisa Lebih Berperan di IMF
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok Depkeu
Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/11/2008).
"Kalau anda lihat komposisi G20 walaupun Eropa masih agak terlalu banyak, tapi emerging country juga sudah mulai dominan," kata Sri Mulyani.
"Di IMF, refleksinya akan sama. Selama ini voice atau yang disebut peranan atau suara pengambilan keputusan oleh negara-negara berkembang perlu dikoreksi lebih tinggi sehingga keputusan-keputusan bisa dianggap legitimate dan sesuai dengan aspirasi yang lebih adil di antara ekonomi dunia," imbuh mantan Direktur IMF ini.
Dengan demikian, maka dominasi dari AS dan Eropa di dalam IMF menjadi tidak ada apalagi krisis keuangan global yang terjadi saat ini bermula dari krisis keuangan di AS.
"Di IMF kan ada veto AS, karena AS pegang 18%, kalau ada keputusan yang fundamental itu membutuhkan 85% approval. Jadi kalau AS bilang enggak pasti enggak akan bisa, karena dia pegang 18%. Ini juga suatu pertanyaan apakah suatu negara mem-veto itu masih valid di dalam suatu konstelasi dunia yang makin terkait," katanya.
Dilanjutkan Sri Mulyani, dalam IMF sendiri struktur pengambilan keputusan selama ini antar menteri keuangan atau gubernur bank sentral kepada executive director perlu disederhanakan.
Selain itu, fasilitas pendanaan dari IMF kembali menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia untuk membiayai defisit anggaran atau persoalan neraca pembayaran. Sehingga bisa memberikan sinyal yang kuat kepada para pelaku ekonomi di Indonesia bahwa kalaupun ada penyesuaian perekonomian di tengah krisis yang terjadi, pemerintah tetap bisa menerapkan kesimbangan ekonomi.
"Jadi yang kita lakukan secara seimbang adalah memberi sinyal pada pelaku ekonomi bahwa kalaupun adjustment atau ada suatu penyelesaian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, ini diupayakan terus keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi entah budget defisit atau persoalan neraca pembayaran," paparnya.
(dnl/qom)
Info Kurs,berita financial dan ekonomi.
Ketik: REG ECO kirim SMS ke 3845 (khusus pelanggan Telkomsel, Flexi).
Ketik: REG EKO kirim SMS ke 3845 (khusus pelanggan Indosat dan Hutch 3).
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Komentar terkini (1 Komentar)
Baca Komentar
Kirim Komentar
