• Terbaru
• Teraktif

• Rabu, 07/01/2009 19:10 WIB
  Jumlah Koperasi Bertambah 126 Unit di 2008
• Rabu, 07/01/2009 18:53 WIB
  Pasal 29 RUU JPSK Dinilai Mubazir
• Rabu, 07/01/2009 18:16 WIB
  Dana Bergulir akan Disalurkan Lewat BPD, Ventura dan Koperasi
• Rabu, 07/01/2009 17:18 WIB
  Stimulus Rp 50 Triliun Jangan Ada Embel-embel Memberatkan
• Rabu, 07/01/2009 16:35 WIB
  Pemerintah akan Agresif Rangkul Dana SILPA Pemda
• Rabu, 07/01/2009 12:35 WIB
  SPBU Dijamin Tidak Lagi Merugi Akibat Perubahan Harga BBM

Kamis, 20/11/2008 15:17 WIB
ICW: Hasil Penjualan BBM Rp 45 T Tidak Disetor ke Negara
Mega Putra Ratya - detikFinance


Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan adanya penerimaan pemerintah dari penjualan BBM bersubsidi yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 45 triliun. Penerimaan yang tidak disetorkan ini dihitung sejak 2006 hingga 2007.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Analisis Data ICW Firdaus Ilyas dalam keterangan pers di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta, Kamis (20/11/2008).

ICW menghitung pendapatan pemerintah ini seharusnya bisa mengisi kas negara melalui pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% dari setiap BBM bersubsidi yang dijual.

"Kami temukan sekitar Rp 45 triliun lebih dari pajak pertambahan nilai dan PBBKB atas penjualan BBM 2006-2008 yang tidak disetorkan ke kas negara," katanya.

Kekurangan setoran ini terjadi di 2006 dan 2007 sebesar Rp 21 triliun dan perkiraan di 2008 sebanyak Rp 24 triliun. Untuk prognosa 2008, ICW menggunakan harga minyak US$ 60 per barel. Sementara untuk 2006 dan 2007 menggunakan harga minyak riil yang dihitung setiap bulan.

Penghitungan dilakukan ICW berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 dan 2007. Dalam laporan itu, PPN dan PBBKB harusnya masuk ke kas negara sebagai komponen penerimaan negara dari laba bersih penjualan BBM.

Jika seharusnya penerimaan negara dari laba bersih penjualan BBM pada 2006 dan 2007 mencapai Rp 21,427 triliun, ternyata yang sesungguhnya tercatat hanya Rp 107,248 miliar. Penerimaan yang tercatat masuk hanya sebesar Rp 981 juta untuk 2006 dan Rp hanya Rp 106,266 miliar untuk 2007.

"Maka telah terjadi kekurangan penerimaan negara senilai Rp 21,321 triliun untuk 2006 dan 2007," katanya.

ICW mempertanyakan kemana larinya dana yang harusnya masuk ke kas negara tersebut. Jika dikaitkan dengan musim kampanye pemilu 2009 yang kini makin panas, ICW khawatir ada dana yang disalahgunakan untuk mendanai kampanye.

"Pertanyaannya uang itu kemana. Apakah digunakan untuk kepentingan elit politik, karena sekarang momennya orang butuh uang untuk kampanye. Jika semua tidak diberesi, maka asumsi kami benar larinya kesana," katanya.  

(lih/ir)

Baca juga :

• Pelemahan Rupiah Hambat Penurunan Harga Solar
• Premium & Solar Ikuti Harga Internasional Secara Terbatas di 2009
• Harga BBM Industri Turun 7,2% Hingga 28,6%

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518