• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 08/01/2009 16:05 WIB
  Bulog Cetak Surplus Rp 85 Miliar di 2008
• Kamis, 08/01/2009 15:14 WIB
  Proyek Departemen PU 2009 Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja
• Kamis, 08/01/2009 14:48 WIB
  Penerima Raskin 2009 Susut Jadi 17,09 Juta RTS
• Kamis, 08/01/2009 13:59 WIB
  BLT 2009 Hanya untuk Januari dan Februari
• Kamis, 08/01/2009 13:40 WIB
  Depkeu dan KPK Bentuk Tim Investigasi Rekening Liar
• Kamis, 08/01/2009 13:25 WIB
  Produk Berlogo KAN Lebih Mudah Masuk Arab Saudi

Rabu, 03/12/2008 11:56 WIB
Pemerintah Siapkan Tiga Langkah Batasi Impor
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance


Cikarang - Pemerintah menyiapkan tiga langkah untuk menghadang lonjakan produk impor yang masuk ke dalam negeri. Mulai dari membatasi impor produk tertentu, menutup beberapa pelabuhan untuk kegiatan ekspor impor hingga pengenaan tarif khusus pada barang-barang tertentu.

Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris usai peresmian pabrik terbesar se-Asia milik Unilever di Cikarang, Rabu (3/12/2008).

Menurutnya, gelombang impor produk ini bisa membludak seiring menciutnya pasar dunia dan makin kompetitifnya kegiatan ekonomi.

"Dengan persaingan yang makin tajam, Indonesia melakukan antisipasi dengan menutup beberapa pelabuhan. Jadi hanya beberapa yang bisa untuk ekspor dan impor barang," katanya.

Selain mengurangi jumlah pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor, pemerintah juga mewaspadai produk-produk impor yang masuk secara ilegal. Menurut Fahmi, saat krisis mewabah, pasar di negara-negara utama seperti AS dan Eropa akan menciut.

Sehingga banyak produsen yang mengalihkan produknya ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki potensi pasar yang besar karena jumlah penduduknya. Namun barang-barang tersebut tidak semuanya masuk secara legal. Sebagian produk dikhawatirkan masuk secara ilegal.

"Sebentar lagi kita juga akan operasi gabungan untuk melakukan penghadangan barang-barang yang diselundupkan," tambahnya.

Tak hany aitu, pemerintah juga akan menerapkan tarif khusus bagi produk tertentu yang dianggap akan mengancam industri dalam negeri seperti baja. "Kita kenakan tarif khusus terhadap barang-barang yang hantam produk dalam negeri seperti baja," katanya.

Fahmi mengakui, pengenaan tarif khusus bisa berpotensi 'menyerempet' aturan WTO (World Trade Organisation). Namun pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap industri nasional untuk menjaga pertumbuhan dan kegiatan ekonomi nasional.

"Sehingga ini mungkin akan berdampak pada perjanjian WTO, sebab kalau tidak negara bisa kolaps dalam menjaga pertumbuhan dan kegiatan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi memang kadang menyerempet WTO. Untuk meninkatkan daya saing, Indonesia juga akan kasih dana insentif," katanya.

(lih/qom)

Baca juga :

• AS Sudah Resesi Sejak Desember 2007
• Penurunan Ekspor ke AS dan China Paling Anjlok
• Belanja Iklan Anjlok Ancam Industri Media Massa

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518