• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 08/01/2009 16:05 WIB
  Bulog Cetak Surplus Rp 85 Miliar di 2008
• Kamis, 08/01/2009 15:14 WIB
  Proyek Departemen PU 2009 Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja
• Kamis, 08/01/2009 14:48 WIB
  Penerima Raskin 2009 Susut Jadi 17,09 Juta RTS
• Kamis, 08/01/2009 13:59 WIB
  BLT 2009 Hanya untuk Januari dan Februari
• Kamis, 08/01/2009 13:40 WIB
  Depkeu dan KPK Bentuk Tim Investigasi Rekening Liar
• Kamis, 08/01/2009 13:25 WIB
  Produk Berlogo KAN Lebih Mudah Masuk Arab Saudi

Rabu, 03/12/2008 14:41 WIB
Surat Pengunduran Pejabat Depkeu di BUMN Banyak Ditolak
Wahyu Daniel - detikFinance


Jakarta - Sebagian besar surat pengunduran diri para pejabat Departemen Keuangan yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN ditolak oleh Menneg BUMN. Padahal depkeu sudah mengharamkan rangkap jabatan oleh pejabat depkeu.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2008).

"Untuk rangkap jabatan ini posisi saya tetap sama, yaitu rangkap jabatan di Departemen Keuangan tidak lagi diperbolehkan," tandasnya.

Sri Mulyani mengatakan pihak Departemen Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PAN saat ini sedang menggodok aturan rangkap jabatan ini, dan rencananya bentuknya bukan SKB (Surat Keputusan Bersama), tapi dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah).

"Awalnya memang rencananya adalah dalam bentuk SKB, tapi posisi hukumnya tidak cukup dan kami minta Menpan untuk mengatur ini secara tegas. Di pemerintah mengenai rangkap jabatan memang ada ambivalensi, tapi saya posisinya jelas, tidak dibolehkan," paparnya.(dnl/ir)

Baca juga :

• Belanja Rp 100 Triliun di Akhir Tahun Bakal Sulit Terserap
• Batas Pensiun Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Diperpanjang
• Revaluasi Aset Negara Baru Tuntas Tahun 2009

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518