• Terbaru
• Teraktif

• Senin, 15/03/2010 19:46 WIB
  Buka Rute Jakarta-Medan, Citilink Ambil Pasar Adam Air
• Senin, 15/03/2010 16:40 WIB
  Kembangkan Sektor Pangan dan Energi, RI Gandeng Australia
• Senin, 15/03/2010 16:30 WIB
  Harga Pertamax Cs Naik Rp 200-500 Per Liter
• Senin, 15/03/2010 16:30 WIB
  Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dijamin Tak Picu Kartel
• Senin, 15/03/2010 16:10 WIB
  Hatta: Kalau Mampu Jangan Beli Premium
• Senin, 15/03/2010 15:28 WIB
  Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Barang Telekomunikasi

Rabu, 03/12/2008 17:02 WIB
Menkeu: Kurang Konkret Apa Coba?
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah mengaku sudah menyiapkan berbagai aturan yang sifatnya konkret untuk sektor riil guna menghadapi kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di 2009.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2008).

"Kita sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk 5.000 kecamatan lebih, setiap kecamatan mendapat Rp 3 miliar. Kemudian, proyek infrastruktur diberikan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas. Itu kurang konkret apa coba," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah di 2009 juga mengalokasikan lebih dari Rp90 triliun sebagai stimulus pembangunan infrastruktur untuk menggenjot pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, jaringan listrik, rel kereta, dan telekomunikasi.

"Program jaring pengaman sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga kita kasih, program keluarga harapan. Untuk apa pun tujuannya itu adalah jaring pengaman sosial di level grass root, apa itu kurang riil, mau konkrit apalagi," tegasnya.

Di tempat yang sama Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menilai berbagai kewajiban yang disiapkan pemerintah di 2009 tersebut khususnya dalam rangka menggerakkan sektor riil dan mengantisipasi gelombang PHK, sifatnya adhoc.

"Apa yang dilakukan pemerintah lebih banyak uang keluar dan lebih banyak pada program-program adhoc yang tidak jelas. Efektifitasnya akan sangat rendah," tegasnya.

Pemerintah menurut Dradjad seharusnya mempunyai program terstruktur sehingga bisa berkesinambungan.

Selain itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis juga mengungkapkan saat ini pemerintah belum menjelaskan sektor apa saja yang terkena dampak krisis paling besar, apakah ada di perbankan atau sektor riil.

"Kalo di sektor riil dimana saja, harus jelas juga apakah di manufaktur, transportasi, apakah semua industri yang berkaitan dengan ekspor, berapa besarannya, dan angkanya gimana hitungnya. Intinya itu dulu. Kalau bisa diketahui titik dari krisis itu," pungkas Harry.





(dnl/qom)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• 26.000 Buruh Tekstil di Jabar Dirumahkan
• Gelombang PHK Tak Bisa Dihindari
• Industri Alat Musik Masih Aman dari PHK