• Terbaru
• Teraktif

• Kamis, 08/01/2009 16:05 WIB
  Bulog Cetak Surplus Rp 85 Miliar di 2008
• Kamis, 08/01/2009 15:14 WIB
  Proyek Departemen PU 2009 Serap 1,1 Juta Tenaga Kerja
• Kamis, 08/01/2009 14:48 WIB
  Penerima Raskin 2009 Susut Jadi 17,09 Juta RTS
• Kamis, 08/01/2009 13:59 WIB
  BLT 2009 Hanya untuk Januari dan Februari
• Kamis, 08/01/2009 13:40 WIB
  Depkeu dan KPK Bentuk Tim Investigasi Rekening Liar
• Kamis, 08/01/2009 13:25 WIB
  Produk Berlogo KAN Lebih Mudah Masuk Arab Saudi

Rabu, 03/12/2008 17:02 WIB
Menkeu: Kurang Konkret Apa Coba?
Wahyu Daniel - detikFinance


Jakarta - Pemerintah mengaku sudah menyiapkan berbagai aturan yang sifatnya konkret untuk sektor riil guna menghadapi kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di 2009.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2008).

"Kita sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk 5.000 kecamatan lebih, setiap kecamatan mendapat Rp 3 miliar. Kemudian, proyek infrastruktur diberikan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas. Itu kurang konkret apa coba," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah di 2009 juga mengalokasikan lebih dari Rp90 triliun sebagai stimulus pembangunan infrastruktur untuk menggenjot pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, jaringan listrik, rel kereta, dan telekomunikasi.

"Program jaring pengaman sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga kita kasih, program keluarga harapan. Untuk apa pun tujuannya itu adalah jaring pengaman sosial di level grass root, apa itu kurang riil, mau konkrit apalagi," tegasnya.

Di tempat yang sama Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menilai berbagai kewajiban yang disiapkan pemerintah di 2009 tersebut khususnya dalam rangka menggerakkan sektor riil dan mengantisipasi gelombang PHK, sifatnya adhoc.

"Apa yang dilakukan pemerintah lebih banyak uang keluar dan lebih banyak pada program-program adhoc yang tidak jelas. Efektifitasnya akan sangat rendah," tegasnya.

Pemerintah menurut Dradjad seharusnya mempunyai program terstruktur sehingga bisa berkesinambungan.

Selain itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis juga mengungkapkan saat ini pemerintah belum menjelaskan sektor apa saja yang terkena dampak krisis paling besar, apakah ada di perbankan atau sektor riil.

"Kalo di sektor riil dimana saja, harus jelas juga apakah di manufaktur, transportasi, apakah semua industri yang berkaitan dengan ekspor, berapa besarannya, dan angkanya gimana hitungnya. Intinya itu dulu. Kalau bisa diketahui titik dari krisis itu," pungkas Harry.





(dnl/qom)

Baca juga :

• 26.000 Buruh Tekstil di Jabar Dirumahkan
• Gelombang PHK Tak Bisa Dihindari
• Industri Alat Musik Masih Aman dari PHK

Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi Ajeng
Email : iklan@detikfinance.com
Telepon. 62-21-7941177 ext.518